Reporter ; Hamzah
 |
| ILUSTRASI |
Pandeglang, (Banten policewatch.news)- Bupati
Pandeglang Irna Narulita disorot karena membeli mobil dinas Land
Cruiser Prado senilai Rp 1,9 miliar. Sang suami yang juga eks Bupati
Pandeglang, Dimyati Natakusumah, menjelaskan spesifikasi mobil tersebut
diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan
pribadi.
"Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).
"Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).
Land Cruiser Prado masuk kelas mobil sport utility vehicle (SUV).
Dimyati mengatakan mobil tersebut sudah sesuai dengan standar yang diatur
Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas
kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.
"Karena di peraturannya itu cc, aturannya 3.500 cc.
Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU,
waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan
dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya," tutur
eks politikus PPP ini.
Pria yang kini maju sebagai caleg PKS ini menambahkan sebenarnya bisa saja
dilakukan pengadaan mobil dinas dengan harga yang lebih rendah daripada Land
Cruiser Prado. Namun ia memastikan mobil yang dipakai Irna untuk keperluan
dinas.
"Sebetulnya bisa seperti Fortuner. Mobil itu sebagai fasilitas dan tidak hanya digunakan Bu Irna, tapi untuk tamu negara. Banyaklah. Sehingga diperlukan kendaraan. Memang harganya mahal, kalau lihat di media Rp 1,9 miliar. Kalau lihat harganya terlalu tinggi sih, tapi sudah dibeli. Yang penting tidak boleh jadi milik sendiri, karena ini mobil pemerintah, mobil rakyat," kata Dimyati.
"Sebetulnya bisa seperti Fortuner. Mobil itu sebagai fasilitas dan tidak hanya digunakan Bu Irna, tapi untuk tamu negara. Banyaklah. Sehingga diperlukan kendaraan. Memang harganya mahal, kalau lihat di media Rp 1,9 miliar. Kalau lihat harganya terlalu tinggi sih, tapi sudah dibeli. Yang penting tidak boleh jadi milik sendiri, karena ini mobil pemerintah, mobil rakyat," kata Dimyati.
Pembelian mobil Land Cruiser Prado ini sebelumnya disorot lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Wilayah tersebut juga sampai saat ini masih termasuk kategori wilayah tertinggal dibanding daerah lain di Banten. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengkritik kebijakan ini.
"Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril
