Reporter : Sopi'in
 |
| Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto |
Solo (Policewatch.news) - Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya Hutomo
Mandala Putra alias Tommy Soeharto menyebut anggaran dana desa yang dikucurkan
pemerintah belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Tommy, anggaran senilai Rp 70 triliun yang
dikucurkan pemerintah selama ini hanya difokuskan pada pembangunan
infrastruktur di desa saja.
"Ini bukan dana yang kecil, tentunya dana ini bisa
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disayangkan
bahwa dana tersebut hanya untuk infrastruktur. Apa masyarakat akan makan batu,
makan aspal, kan tidak," katanya di sela-sela pengukuhannya sebagai Ketua
Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Asrama Haji Donohudan,
Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).
Tommy mengatakan, sistem perekonomian berbasis pedesaan
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Di sinilah nanti program-program kerakyatan Partai
Berkarya akan bisa dijalankan. Dan tentunya untuk mencapai hal itu tanpa ada
didukung kebijakan pemerintah daerah yang baik tidak bisa berjalan dengan
baik," kata dia.
Sehingga untuk mewujudkan kebijakan tersebut, kata Tommy,
caranya adalah dengan menempatkan kader Partai Berkarya di
DPRD kabupaten/kota dan provinsi serta DPR RI.
"Karena hanya itulah yang dapat mempengaruhi kebijakan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam waktu kurang lebih 40 hari
lagi kita akan bersinergi secara maksimal untuk bisa berkolaborasi dengan
perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara maupun mantan kepala desa
yang ada," ungkapnya.
Tommy juga mengajak kepada para kepala desa untuk mewujudkan
Pemilu 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).
Upaya untuk mewujudkan pemilu luber judir tersebut, pihaknya
akan membuat aplikasi tabulasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun
nasional.
"Bagaimana tabulasi ini bekerja dengan baik, yaitu
dengan mengupload formulir C1 yang ada di setiap TPS. Karena 90 persen KPPS
adalah perangkat desa dan di sinilah kita harus bersinergi," ujar dia.
Sinergitas perangkat desa inilah, ujar Tommy sangat
dibutuhkan untuk mengantisipasi hilangnya surat suara pemilih pada 17 April
mendatang.
