Reporter : MRI
 |
| mayoritas emak-emak Gerakan Masyarakat Peduli Kontsitusi (GMPK) Jabar menggelar aksi damai di depan Kantor Bawaslu Jabar. Senin (29/4/2019). |
Bandung (POLICEWATCH.NEWS)- Sejumlah massa mayoritas emak-emak yang tergabung dalam
Gerakan Masyarakat Peduli Kontsitusi (GMPK) Jabar menggelar aksi damai di depan
Kantor Bawaslu Jabar. Mereka menuntut penyelenggara Pemilu 2019 untuk menindak
segala bentuk kecurangan.
Massa peserta aksi telah tiba di depan Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota sejak pukul 09.00 WIB, Senin (29/4/2019). Sebagian besar peserta aksi adalah 'emak-emak'.
Dalam aksinya, mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster berisi berbagai tuntutan. Secara bergantian perwakilan massa, menyampaikan orasinya dengan penuh semangat yang intinya menuntut agar pelaksanan Pemilu bisa bersikap adil dan menindak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Massa peserta aksi telah tiba di depan Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota sejak pukul 09.00 WIB, Senin (29/4/2019). Sebagian besar peserta aksi adalah 'emak-emak'.
Dalam aksinya, mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster berisi berbagai tuntutan. Secara bergantian perwakilan massa, menyampaikan orasinya dengan penuh semangat yang intinya menuntut agar pelaksanan Pemilu bisa bersikap adil dan menindak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Ketua GMPK Jabar Julhayadi Arya Puntara menyatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan akan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan. Pihaknya juga meminta Bawaslu Jabar bekerja penuh profesional.
"Kami mendesak Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas
segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara
Pemilu itu sendiri," katanya, di sela aksinya.
"Bawaslu Jabar untuk usut tuntas pelanggaran berupa money politik terutama
dalam Pileg yang sangat marak di pedesaaan yang menodai demokrasi,"
ucapnya
 |
| Ketua GMPK Jabar Julhayadi Arya Puntara menyatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan akan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan |
Untuk itu, dia meminta Bawaslu Jabar untuk membuat tim
pencari fakta yang sifatnya independen. Sehingga pengusutan pelanggaran Pemilu
terutama di Jabar bisa berjalan baik.
"Kami minta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta," Pihaknya berharap agar masalah ini diusut secara tuntas. ujarnya.
"Kami minta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta," Pihaknya berharap agar masalah ini diusut secara tuntas. ujarnya.
Untuk membuktikan kecurangan tersebut, dalam tiga hari ke
depan pihaknya sepakat akan mendatangi Bawaslu Jabar kembali untut memberikan
sejumlah bukti pelanggaran. Dalam aksinya, GMPK pun menyampaikan pernyataan
sikap, yaitu:
1. Meminta kepada Bawaslu Jabar untuk bekerja secara
profesional dan Independen serta penuh dengan keadilan.
2. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas
segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun
penyelenggara.
3. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas
segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.
4. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas
segala bentuk pelanggaran berupa //money politic// yang terjadi di wilayah
Jabar terutama pileg yang sangat marak khususnya di pedesaan karena menodai
demokrasi dan menghancurkan moral anak bangsa.
5. Mendesak Bawaslu Jabar bersama masyarakat untuk membentuk
satgas dan Tim Pencari Fakta yang sifatnya Independen untuk mengusut tuntas
segala bentuk pelanggaran.
Sementara itu, Farida Nuraini, salah satu peserta aksi
mengatakan, dia dan rekan 'emak-emak' sudah merasa jengah dengan kecurangan
yang terjadi selama Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah tidak
mengindahkan semua laporan kecurangan yang sebenarnya bisa dilihat dengan mata
telanjang dari berbagai sumber informasi.
 |
| Farida Nuraini, |
"Sebetulnya itu sudah sangat kasat mata 'vulgar'
kecurangan terjadi di mana-mana.Terutama di sosial media banyak
di//posting//kan," kata Farida.
Dia berharap Bawaslu bisa duduk sebagai pihak yang netral
dalam pemilu dan melihat secara jernih persoalan dugaan kecurangan ini.
Hal itu dilakukan wajib dilakukan untuk menjaga kemurnian dari Pemilu serentak
2019.
"Intinya kami tidak meminta kepada bawaslu untuk
berpihak kepada kami, tapi kami minta, tolong berada di Posisi yang
netral," ujarnya.
Di sisi lain, Farida juga mengkritisi terkait banyaknya
petugas KPU yang wafat. Menurutnya hal itu menjadi dasar salah satu tuntutan
mereka agar dibentuknya Tim Pencari Fakta oleh Bawaslu.
"Perlu tim pencari fakta, kami menekankan tentang hal
itu. Korban meninggal lebih dari 300 orang. Sakit lebih dari 1500-an wajar
kalau dibentuk tim pencari fakta," katanya
