Sejarah Baru Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia
Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini dinilai
terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.
 |
| Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah |
Jakarta (POLICEWATCH.NEWS) - Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah melihat
banyaknya laporan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara.
"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk, dan ini Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia, katanya.
"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk, dan ini Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia, katanya.
 |
| KPU |
Melihat kondisi itu, Dedi khawatir bahwa legitimasi hasil
Pemilu 2019 dipertanyakan publik.
"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4).
Dedi menekankan, Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi sarana pembangunan yang lebih baik.
"Untuk itu Pemilu tidak boleh tercederai dengan kecurangan," tegasnya.
Disinggung soal hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga survei, Dedi menilai hal itu tidak bisa dijadikan rujukan utama.
"Hitung cepat dari lembaga bereputasi boleh kita percaya, meskipun tidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan," terangnya.
"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4).
Dedi menekankan, Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi sarana pembangunan yang lebih baik.
"Untuk itu Pemilu tidak boleh tercederai dengan kecurangan," tegasnya.
Disinggung soal hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga survei, Dedi menilai hal itu tidak bisa dijadikan rujukan utama.
"Hitung cepat dari lembaga bereputasi boleh kita percaya, meskipun tidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan," terangnya.
"Tetapi yang menjadi persoalan, apabila hasil hitung
cepat itu dimanipulasi, atau ada kesengajaan memilih karakter wilayah yang
memang sudah menjadi basis pemilih kubu tertentu." imbuh Dedi.
Itulah sebabnya selalu ada sisi gelap hitung cepat. Saran dia, cara terbaik dengan menghitung konvensional dari TPS ke TPS.
Itulah sebabnya selalu ada sisi gelap hitung cepat. Saran dia, cara terbaik dengan menghitung konvensional dari TPS ke TPS.
