Reporter. : Bambang.MD
 |
| logo KPU |
LAHAT, (policewatch.news) - Seperti yang diberitakan
disejumlah media Online KPU Lahat Anggaran Dana Pileg dan Pilpres Tahun 2019
sebesar 43 M. Dibantah oleh sekretaris KPU Lahat Rasuan Ansori melalui pesan WA
kepada wartawan policewatch.news berbunyi "
Anggaran kpu kab lahat tahun 2019 cuma 35 milyar. Anggaran tsb termasuk gaji pns, honorarium, uang kehormatan komisioner, honor dan operasional pps, ppk....dlll."
Anggaran kpu kab lahat tahun 2019 cuma 35 milyar. Anggaran tsb termasuk gaji pns, honorarium, uang kehormatan komisioner, honor dan operasional pps, ppk....dlll."
Saya berangkat menghadiri acara rapat pleno KPU Provinsi
Sumatera Selatan melalui pesan WASHP UP nya Rabu (8/5)
Sebelumnya
Nana Priatna Belum Tahu Adanya Dugaan Korupsi Di KPU Lahat
Dana Pilpres Dan Pileg Sebesar 43 M
LAHAT,(policewatch.news) - Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat Nana Priatna dihubungi wartawan policewatch.news Selasa (8/5)
dia masih di Palembang Rapat Rekapitulasi hasil pilpres dan pileg kata"
Nana dalam wawancara melalui ponselnya.
Disinggung masalah pemberitaan di media Online dirinya
mengaku belum tahu masalah adanya indikasi dugaan korupsi dana KPU senilai 43
Milyar, saya masih berada di Palembang, jadi belum bisa memberikan
rinciannya.ditanya Sekretaris KPU Rasuan Ansori dijawab beliau sedang sakit
terang " Nana dalam wawancara melalui ponselnya nomor 08117340 XXX kepada
policewatch.news
Seperti dikutip dari media Online Pemilihan umum (Pemilu)
telah usai. Namun, sejumlah dugaan penyimpangan dan pemotongan yang dilakukan
oleh oknum tak bertanggung jawab demi mencari keuntungan pribadi masih
dipertanyakan.
Pelaksanan Pilpres dan Pileg khususnya di Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Lahat menyedot dana Rp 43 Milyar yang dikucurkan melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, disinyalir dijadikan
ajang korupsi berjamaah.
Berdasarkan RKA yang dipegang KPU Kabupaten Lahat dana
tersebut diturunkan ke-PPK lalu diturunkan ke-KPPS dan banyak terjadi
pemotongan dengan cara bervariasi. Seperti di Kecamatan Lahat Selatan per-KPPS
hanya menerima sebesar Rp 2 juta. Mirisnya lagi, dana Publikasi mulai dari
pengumuman sampai Iklan cara penjoblosan tidak ada penjelasan secara rinci.
Tidak itu saja, rapat Pleno penghitungan suara hasil Pileg
dan Pilpres selama lima hari KPU Kabupaten Lahat melaksanakannya di bawah tenda
atau tarub dengan ukuran lima lokal. Padahal perhitungan suara itu, sudah
dianggarkan dalam RKA sebesar Rp 90 juta.
Sebagai pembanding untuk Kabupaten Muara Enim KPU melakukan
perhitungan suara didalam Gedung, Kota Pagaralam melaksanakan di dalam Gedung,
Palembang dan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.
“Kita melakukan perhitungan suara Pileg dan Pilpres hanya
menggunakan Tarub lima lokal itu, untuk demi keamanan,” dalih Ketua KPU
Kabupaten Lahar Nana Priatna, Selasa (7/5/2019) dikonfirmasi di bilangan Kantor
KPU Lahat.
Lebih lanjut, ketika ditanya tentang RKA dirinya membantah
dan banyak tidak mengetahui dana sebesar Rp. 43 Milyar ini, penggunaannya
kemana-mana. Termasuk, adanya dugaan pemotongan di sejumlah PPK dan KPPS.
“Intinya, kami minta waktu untuk memanggil para keuangan dan
sekretaris, guna memberikan penjelasan secara rinci soal RKA yang ada serta
penggunaan dana yang ada,” ungkapnya.
Nana berjanji dalam waktu dekat ini, akan melakukan
klarifikasi terkait laporan penemuan awak media di lapangan. “Insya Allah,
kalau tidak ada aral melintang pada Kamis ini, kita bahas bersama di Kantor KPU
Kabupaten Lahat,” pungkas Nana
