 |
| KORNAS TRCPA |
JAKARTA, POLICEWATCH,-Dengan pertimbangan guna meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 26 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Menurut Perpres tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan.
Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perpres, Ketua, sebesar Rp. 26,250,000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Wakil Ketua, sebesar Rp. 24,063,000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan untuk Anggota sebesar Rp. 21,875,000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
“Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan,” sebagaimana Pasal 3 Perpres tersebut.
Menanggapai hal itu, Naumi Supriadi (Bunda Naumi) selaku Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA) menyatakan selamat untuk KPAI, honornya cukup besar, honor itu adalah upah sesuai dengan kinerja kita, jadi karena honornya cukup besar, harapan kami KPAI juga harus kerja maksimal, jangan banyak di belakang meja,
Sementara saya tau data - data yang di terima KPAI kebanyakan data dari KOMNAS Anak, asuhan Apong Aris Merdeka Sirait, terang Bunda Naumi,
Dalam hal ini, saya selaku Kornas TRC PA tidak ada maksud apa - apa, hanya mengingatkan bahwa Anggaran untuk KPAI itu adalah uang rakyat, jadi saya berharap jangan sia - siakan kepercayaan rakyat yang sudah mulai pudar kepada KPAI, karena rakyat juga berhak tau sejauh mana kinerja KPAI yang di biayai Negara, tambah Bunda.
(Bagus)
