 |
| Dok : MPE |
Pagaralam Police Watch, Pasca-meningkatnya jumlah pasien positif terjangkit virus corona (Covid-19) di Indonesia, pemerintah pusat mengeluarkan larangan yang harus ditindaklanjuti setiap pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah.
Yakni terkait larangan terhadap pejabat daerah untuk melakukan kunjungan kerja (kunker).
Hal tersebut, sama halnya yang diterapkan di Kota pagaralam para Anggota DPRD yang ada.
jajaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ( Dpr ) kota pagaralam dalam pekan ini telah mendapat intruksi dari menteri dalam negeri untuk tidak boleh melakukan kunjungan kerja keluar daerah untuk mengantisipasi virus corona yang lagi geger dikalangan masyrakat indonesiah
Pagi ini tepatnya dilantai dua gedung Dpr kota pagaralam senin 23 3 2020 melakukan rapat paripurna pimpinan Anggota, yang dihadiri 19 Anggota Dpr hasil dari apsen kehadiran 5 Anggota yang lain dinyatakan izin.
Kegiatan rapat tertutup berlangsung dari jam 10 sampai jam 12 sampai selesai
Rapat ini langsung dipimpin oleh ketua Dpr kota pagaralam Jenny Shandiyah S
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kabag umum Deki saat dikompirmasi diruangan nya mengatakan dengan meluasnya dan gegernya mengenai virus corona ini kita sudah mendapat surat dari walikota terhitung dari surat yang telah ditetapkan mulai hari ini sampai tangal 30 maret senin selama 7 hari menghentikan semua aktivitas kunjungan kerja untuk mengantisipasi penularan virus corona dan dalam waktu 14 hari ini menolak tamu yang datang baik dari luar maupun dari dalam
Untuk anggota Dpr sampai tangal 3 april mereka akan di istrirahatkan dirumah ungkapnya.Mirwansyah.SE
