 |
| Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, |
Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi,"
Jakarta, POLICEWATCH, - Ketua Presidium Indonesia Police
Watch (IPW), Neta S Pane, menyatakan penunjukan Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebagai
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maladministrasi dan
telah mengintervensi kewenangan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penunjukan yang dilakukan lewat telegram Kapolri bernomor
ST/1378/KEP/2020 pada Jumat (1/5) itu harus dicabut dan dibatalkan.
"Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri
adalah sebuah maladministrasi.
 |
| Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar |
TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi," kata Neta dalam keterangannya, Sabtu (2/5).
Dia menerangkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang seorang
presiden. Bahkan, menurutnya, presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa
jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang, sebagaimana dilakukan saat Ansaad
Mbay menjadi Kepala BNPT.
Ia pun mempertanyakan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang terlihat
terburu-buru mengganti Komjen Suhardi Alius dengan Boy rafli
"Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT.
Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan
terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi," kata Neta.
"Ada apa dengan Kapolri," imbuhnya
Dia juga berkata bahwa penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa
BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah Kapolri secara langsung.
Padahal,
lanjutnya, BNPT merupakan lembaga di presiden yang bertanggungjawab kepada
presiden, paparnya.
Neta pun mendesak Idham segera membatalkan penunjukan Boy
sebagai Kepala BNPT dan meminta Jokowi memperpanjang masa jabatan Suhardi
sebagai Kepala BNPT.
Menurutnya, tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi, kecuali
pensiun dari Polri.
"Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak
bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program
deradikalisasi," kata Neta.
Pewarta : M R I
