 |
| dok.mpw |
Majalengka,policewatch.news
Semrawut nya data penerima manfaat bantuan sosial
Tunai (BST) untuk petani dan nelayan dari kementrian pertanian dan kelautan di kabupaten majalengka di keluhkan
banyak kepala desa karena tidak merata nya bantuan dan juga ketidaksesuaian data
yang di ajukan dengan data penerima,
Padahal menurut pengakuan seorang kepala desa ( nama
minta di rahasiakan) diri nya di minta
untuk mengajukan penerima semaksimal mungkin, namun realisasi nya sangat jauh
dari ekspektasi yang di harapkan.
“ saya padahal sudah mengajukan data penerima
maksimal pak, sesuai dengan intruksi penyuluh, tapi ko bisa jauh banget dengan
data pengajuan saya, bahkan tidak sampai 100 orang, sedangkan desa tetangga
saya malah bisa mencapai 700 lebih “ keluh nya
Menindaklanjuti informasi tersebut, policewatch.news
mendatangi kantor dinas pertanian dan perikanan kabupaten majalengka pada rabu,
(22/7/2020)
Kepala dinas pertanian dan perikanan, Ir iman
firmansyah, M.M menjelaskan kepada policewatch.news bahwa penerima bantuan
sosial Tunai (BST) untuk kabupaten majalengka termasuk yang paling banyak se
wilayah III, menurut nya kouta penerima manfaat untuk buruh tani dari
kementrian pertanian dan perikanan untuk kabupaten majalengka sebanyak 56M 268 juta.
“ yang jadi kebanggan saya, saya sudah mampu membawa
uang dalam waktu yang singkat, di jawa barat hanya 11 kabupaten yang
mendapatkan, wilayah III hanya cirebon dan indramayu yang dapat, majalengka
paling besar,yang lain tidak dapat cirebon saja hanya 3000, kita total nya
29949 kalo di gabung dengan kementrian kelautan 31260 orang kali 1.800.000 , 56
milyar 268 juta, itu uang masuk ke majalengka “ jelas Kadis
Masih menurut Iman, bahwa diri nya menyerahkan semua
nya ke desa, karena desa yang punya data, karena data dari kemensos, dan pihak
dinas pertanian hanya sifat nya monitoring.
“ saya menyerahkan ke pihak desa, karena data dari
kemensos, mangga, kami sifat nya hanya monitoring “ tambah nya
Polemik yang terjadi akibat data yang turun ternyata
dari kemensos membuat dinas pertanian dan perikanan kabupaten majalengka
menjadi dilematis, menurut kadis Iman pengajuan melalui data KUSUKA dan kartu
tani tapi data yang datang untuk penerima manfaat bantuan sosial tunai tersebut
dari data kemensos sehingga timbul lah ketidaksesuaian data yang di ajukan
dengan data penerima.
“ petugas saya sampai 3 malam tidak tidur, contoh
kecamatan sindangwangi, itu DANOM hanya muncul 3 desa, kan pusing membagi nya “
ungkap Iman
“Bantuan apapun dari pemerintah pusat, provinsi
ataupun dari kementrian selama tidak ada validasi yang benar, apa yang salah,
BPS adalah tahun 2014, kalo ini tidak di
perbarui dengan benar ke depan nya tetap akan jadi masalah, dan kami kami yang
di bawah yang jadi korban” pungkas Kadis Iman
Policewatch biro Majalengka
