POLICEWATCH-PASURUAN– Tranparansi dan informasi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya.
“Transparansi pengelolaan dana desa sebagai poin penting untuk terwujutnya Pemerintahan desa yang maju dan makmur tidak terkecuali bantuan dari perusahan-perusahaan yang berdiri di wilayah desa setempat.
Raharjo (35) warga desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan mempertanyakan anggaran pembuatan jembatan serta pengurukan jalan desa yang akan di buat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di desanya ia menceritakan kepada awak media Policewatch.News ia meyayangkan pembangunan jembatan serta pengurukan jalan yang di bangun tahun 2020 tanpa adanya informasi keterbukaan publik meskipun ia sempat mendengar dari kasun setempat bahwa dana tersebut berasal dari bantuan perusahaan-perusahan,Rabu(26/
Lebih lanjut Raharjo seharusnya warga tau atau paling tidak kepala desa harus memampang berupa tulisan di balai desa tentang jumlah serta peruntukan dana yang di dapat dari bantuan dari perusahaan- perusahaan yang berdiri di wilayah desa Gunung Gangsir,"paparnya.
Ditempat terpisah awak media Policewatch.news mencoba mengkonfirmasi tentang kebenaran informasi serta keluhan warga setempat ke kepala desa Gunung Gangsir Hj Dewi Noer Alifa di tempat kerjanya,ia membenarkan tentang dana pembangunan jembatan serta pengurukan jalan menuju Tempat Pengolahan Sampah (TPS) berasal dari bantuan perusahan-perusahan setempat tentang banyaknya serta jumlah dan peruntukan ia menceritakan kepada awak media.
" Tidak perlu itu mas itukan dana bantuan dari perusaahan,namanya bantuan ya seadanya mas jumlahnya,malahan untuk pengurukan jalan kalau ada rejeki uang saya pribadi saya buat,"tutupnya.bersambung...(
