Terkait adanya Proyek Fiktif , Plt Bupati Muara Enim diminta segera Ganti Kadin PUPR,

Dok: MPW

Muara Enim .Police Watch.New,- Sambangi kantor PUPR di Komplek Perkantoran Islamik Centre kepur Muara Enim, Ketua DPC LIN 07.09 Kabupaten Muara Enim bersama para insan kuli pewarta untuk mengklarifikasi adanya dugaan proyek Fiktif Rehab jembatan beton Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku APBD tahun 2020 dengan nilai HPS Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pemenang proyek CV EDIMAT yang beralamat di Prabumulih yang sampai sekarang ini belum berjalan. Jumat (4/12/2020).

Kami diterima oleh salah satu staf PUPR kabupaten Muara enim sdr. Rizki, alasannya Kadin PUPR tidak ada di kantor. Kami sudah sering mendatangi kantor PUPR kabupaten Muara Enim, kadin PUPR memang sulit untuk di hubungi baik langsung ataupun via telepon. Karena, Kadin PUPR Muara Enim terkesan sangat tertutup serta menghilang dan seakan tidak memberikan ruang untuk publik klarifikasi, atau memang sudah aturan dari pemkab muara enim, kepala Dinas tidak harus masuk kantor, 

Dimintak juga kepada Juarsah sebagai Nupati supaya disegerakan untuk mengganti pejabat ini karena warga menilai terhadsp pejabat terkesan tidak nyaman bekerja dan jarang aktif.mungkin sudah bosan terhadap jabatan nya ini.pintak nya

Kami hanya ingin mengklarifikasi adanya dugaan proyek fiktif rehab jembatan beton Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku dan peningkatan jalan Simpang Aur – Muara harapan dengan nilai pagu paket 10 M yang dimenangkan oleh PT Rendjani konstruksi beralamat di Kabupaten Kendal Jawa tengah. Kami yakin kontraktor Muara Enim masih banyak yang mampu mengerjakan proyek tersebut, Kenapa harus memakai jasa kontraktor diluar kabupaten muara enim, terang junizar.

Disamping itu juga kami sudah melayangkan surat kepada Plt. Bupati Muara Enim agar dapat mengintruksikan kepada Inspektorat kabupaten Muara Enim untuk dapat turun ke lapangan langsung memeriksa sekaligus memastikan bahwa hasil pekerjaan Proyek APBD tahun 2020 sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dengan skala menengah dan memeriksa dinas terkait.

Seiring itu juga kami juga telah melayangkan surat kepada PLT Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim untuk mengintruksikan khususnya Komisi II DPRD kabupaten Muara Enim yang membidangi pembangunan untuk turun ke lapangan mengecek proses pembangunan kabupaten muara enim, tutup junizar. (Hr)