Mereka melakukan aksinya di Alun-Alun Bangil. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam aksinya, mereka mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelakunya. Dalam peristiwa yang dialami oleh Nurhadi pada Sabtu 27 Maret 2021, saat akan mengonfirmasi salah satu pejabat dari Dirjen Pajak.
Dalam orasinya Kepparat menyatakan delapan sikap terhadap kekerasan yang dialami oleh jurnalis Tempo, di antaranya mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap Nurhadi.
"Mendesak Polri untuk menindak tegas oknum aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi, dan penganiayaaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," cetus Henry Sulfianto, orator aksi.
"Pers adalah salah satu pilar demokrasi, dan kekerasan terhadap pers merupakan kekerasan terhadap demokrasi itu sendiri," timpal Lujeng Sudarto, Ketua LSM Pusaka.
Masih menurut Lujeng, negara yang demokratis tidak akan memberikan ruang untuk oknum aparat yang berlaku keras terhadap insan pers. Menurutnya, kekerasan-kekerasan terhadap jurnalis juga kerap kali dialami oleh aktivis.
"Aparat bukan sebagai anjing penjaga modal. Aparat itu harus memihak kepada kepentingan rakyat. Kekerasan terhadap wartawan maupun aktivis itu harus dihentikan kalau tidak ingin kembali kepada watak orde baru," terang Lujeng.
Mantan aktivis 98 ini mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mengalami kekerasan oleh aparat yang memihak kepada pemilik kekuasaan.
"Pasca reformasi masih terjadi kekerasan oleh aparat. Maka kami meminta kepada pihak kepolisian dan TNI untuk mengevaluasi keberpihakan mereka. Keberpihakan mereka adalah kepada rakyat. Karena aparat bukan merupakan capital workshop dan bukan anjing penjaga modal," pungkasnya.(dor)
