Garut-policewatch.news-Aksi dipenuhi masa aksi dari berbagai elemen mahasiswa, diantaranya BEM se-Kabupaten Garut, OKP Cipayung Plus (HMI, PMII, GMNI, KAMMI, IMM dan Hima Persis). Rabu(07 September 2022)
Aksi yang digelar dari pukul 08.00 di Simpang Lima Garut ini berhasil diterima oleh Bupati beserta pihak DPRD Garut. Perbincangan yang cukup alot itu menghasilkan buah manis kesepakatan bersama.
Korlap aksi yang bernama Pramudita menyampaikan kepada media bahwasanya aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut merupakan aksi yang wajib dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Melihat pemerintah pusat telah menaikan BBM yang tentu akan menimbulkan terjadinya inflasi di masyarakat
_"Penolakan ini mesti di lakukan oleh semua elemen karna kita ketahui bersama bahwa indeks daya beli masyarakat kita masih rendah, artinya masyarakat tidak akan sanggup menerima kenyataan ini kendatipun pemerintah akan memberikan BLT selama 4 bulan"_ ungkap Pramudita.
Audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Garut langsung diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Kab. Garut. Pada saat itu, mahasiswa meminta sikap terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang kenaikan BBM ini, alhasil pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dalam hal ini Bupati bersama DPRD Kabupaten Garut menyepakati dan menegaskan bahwa Bupati dan DPRD Kabupaten Garut menolak kenaikan BBM bersubsidi ataupun yang non subsidi.
Menurut Pramudita, Pemerintah Pusat harus mendengarkan suara dari Masyarakat dan Pemda Garut
_"Alhamdulillah sikap dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Garut ikut menolak kenaikan BBM ini sebagaimana keinginan masyarakat Kabupaten Garut tinggal kita menuntut agar Pemerintah Pusat mengakomodir keinginan Masyarakat Garut beserta Pemda Garut"_ lanjut Pramudita.(dera)
