POLICEWATCH,NEWS, METRO LAMPUNG,-Apel Mingguan merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, sebagai tolak ukur dari kedisiplinan dan ajang sulahturahmi antar jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan apel ini dilakukan, di Halaman Pemerintah Daerah Kota Metro, Senin (10/10/2022).
Dalam arahannya Asisten II, Yeri Ehwan selaku Pimpinan Apel mengatakan bahwa semua Aparatur Sipil Negara di Kota Metro harus melaksanakan Program kerja yang sudah disiapkan di awal tahun.
“Program kerja harus disusun secara sistematik dan fokus. Pemerataan bukan berarti dibagi rata semua dikerjakan secara bersamaan, melainkan dikerjakan bertahap dan fokus sesuai target prioritas yang telah ditentukan,” ucapnya.
 |
| Suasana Apel Mingguan, hari Senin di Sekretariat Pemerintah Kota Metro |
Lanjutnya, setiap ASN harus memiliki karakter yang baik dan kuat. Karakter yang baik yaitu ikhlas, jujur, dan rendah hati. Ikhlas untuk bekerja secara total atau tidak setengah-tengah, bekerja jujur dengan didasari niat yang baik, serta rendah hati dengan tidak mengharapkan pujian atau penghargaan. Sedangkan karakter yang kuat yaitu berani, tangguh, dan disiplin.
Berani mengambil keputusan dan risiko, tangguh menghadapi tantangan, dan disiplin melakukan pekerjaan sesuai apa yang harus dilakukan.
Tidak hanya itu saja, Yeri juga menjelaskan bahwa di Tahun 2023 yang akan datang penggunaan produk dalam negeri harus di gadangkan, karena pemakaian produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.
Dikatakannya, ribuan item produk lokal UMKM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog supaya mudah diakses untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.
“e-Katalog dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,” katanya.
Dia mengingatkan, butuh komitmen dari para pemangku kepentingan merealisasikan kebijakan tersebut, sehingga Gerakan Bangga Buatan Indonesia menjadi aksi nyata yang diimplementasikan di semua level pemerintahan.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta bersikap transparan dan mengedapankan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa. (Inas/Danes/Raden)
Pewarta: S M
