POLICEWATCH NEWS - JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menegaskan itu, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/4/2023).
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," katanya. Meskipun demikian, Adita mengatakan, pihak Kemenhub belum mendapat informasi resmi dari KPK terkait OTT tersebut.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri sebelumnya menjelaskan, ada lebih dari 10 orang ditangkap di Jakarta dan Semarang. Ada sejumlah uang ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.
"Untuk yang di Semarang sudah ada empat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, baru sampai tadi. Semalam dibawa melalui perjalanan darat ke Jakarta," katanya kepada wartawan.
Sambung " Ali ia mengatakan, penyidik KPK akan melanjutkan pemeriksaan kepada para pihak tersebut. Pemeriksaan akan disusul gelar perkara di hadapan pimpinan komisi pemberantasan korupsi.
Menurut Ali Fikri, KPK melakukan OTT karena ada indikasi korupsi di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Berkaitan dengan proyek perkeretaapian, ada kaitannya di Jakarta," ujarnya.
Ali pun berjanji, KPK akan terbuka dalam mengusut kasus tersebut hingga tuntaskan. "Kami akan umumkan konstruksi perkara ini secara lengkap kepada masyarakat hari ini, mungkin sore atau malam," ucapnya.
Infomasinya, salah satu pihak yang ditangkap di Semarang adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, PS. OTT berkaitan dengan kasus dugaan suap paket pekerjaan Tender Track Layout (TLO) Stasiun Tegal.
Jurnalis : Bambang.MD
