Sulbar - POLICEWATCH,'NEWS - aktivis anti korupsi Provinsi Sulawesi Barat kembali mendatangi Kantor KPK RI di Jl Rasuna Said Jakarta Selatan. Mereka mendesak KPK untuk lebih serius menangani korupsi di Sulbar. Rabu 13 Desember 2023
Dalam kunjungan kali ini, Andi Irfan menyebutkan, hari ini kami melakukan kordinasi ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI untuk menyampaikan beberapa data dan dokumen terkait kasus dugaan suap/gratifikasi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016-2017. sebut Andi Irfan
"Pada kesempatan tersebut kami menitip sejumlah harapan ke Dewas Pengawas KPK RI, dan mendukung KPK RI agar dalam menangani kasus dugaan korupsi di Polewali Mandar agar secepatnya menemui titik terang tidak hanya stagnan di penyelidikan (penindakan dan eksekusi) kalau memang sudah cukup bukti dan layak untuk naik ke tahap selanjutnya maka tidak ada alasan untuk KPK RI untuk tidak menaikan status kasus tersebut ke tahap selanjutnya," ucap Irfan
Olehnya itu, lanjut Irfan, kami berharap melalui kordinasi ke Dewan Pengawas KPK RI agar melakukan pengawalan dugaan kasus suap/gratifkasi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016-2017 dengan kode Pembeli sirup. Mengingat kasus tersebut terkesan lambat dan prosesnya sudah agak lama, jangan sampai kepercayaan rakyat/masyarakat Sulawesi Barat khususnya masyarakat Polewali Mandar berkurang ke KPK. Apalagi, kita sama-sama tau tahun 2019 KPK melakukan pemanggilan ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Polman serta di tahun 2020 KPK RI kembali mendatangi Kabupaten Polewali Mandar dan mengambil sejumlah dokumen di Kantor Bupati Polewali Mandar baik secara langsung maupun secara eletronik.
Di tahun 2022 KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang anggota DPRD Polewali Mandar priode 2014-2019 dan beberapa orang terkait yang ikut serta dalam kasus dugaan suap/gratifikasi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut aktivis anti korupsi Sulawesi Barat memberikan sejumlah bukti laporan dan dokumen yang telah di serahkan ke KPK.
Kami berharap kasus tersebut bisa menemui titik terang berkat kordinasi ke Dewan Pengawas KPK RI.
Bahkan, dalam rapat Ketua KPK RI Nawawi Pomolango sempat juga menyinggung terkait uang ketuk palu di DPRD. katanya
"Selain itu, aktivis anti korupsi Provinsi Sulbar juga menyampaikan beberapa kasus di Provinsi Sulawesi Barat yang sudah di laporkan ke KPK selain Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene yang segera mungkin bisa menemui titik terang dan berharap para pelaku korupsi yang merugikan rakyat dan keuangan negara segera di tuntaskan." sebut Andi Irfan
Kami aktivis anti korupsi Sulawesi Barat sudah maksimal berjuang dan kami berharap doa dan dukungan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat agar perjuangan melawan korupsi senantiasa hadir dan menjadi perlawanan yang utuh dan seutuhnya. ((*ZUL*))
