Mamasa - Policewatch,'News - Forum Guru Bersatu (FGB) Kabupaten Mamasa baru-baru ini menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Tribun Kondo Sapata, Kantor DPRD Mamasa dan Kantor Bupati Mamasa.
Para pengunjuk rasa tersebut turung ke jalan, menuntut lantaran tunjangan sertifikasi mereka di triwulan tiga tahun 2023 sebanyak 50 guru belum dibayarkan, tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun 2023 belum dibayarkan dan tambahan penghasilan (tamsil) guru non sertifikasi belum juga dibayarakan. Bahkan para guru ini mengancam akan melakukan mogok kerja, jika tidak ada kejelasan hak mereka.
Ada sekitar tujuh ratus (700) orang guru berorasi pada tiga titik yakni di Tribun Kondo Sapata, Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamasa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera membayarkan tunjangan dan tamsil mereka.
"Jika tiga tuntutan tersebut tidak terealisasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 maka mulai tanggal 16 januari 2024 guru akan melakukan aksi mogok mengajar, selain mogok kerja guru akan melakukan langkah langkah melalui jalur hukum dan apabila ada guru yang mengalami tekanan atau intimidasi dari pejabat tertentu maka kami akan turun bersama-sama untuk membela mereka." ucap Fredy Pawan selaku juru bicara aksi
"Ingat Pak, jika tuntutan Forum Guru Bersatu (FGB) tidak terealisasi, maka kami akan mogok mengajar, untuk itu perlu juga di ingat tidak lama lagi anak-anak akan memasuki ujian semester penaikan kelas." sebut Fredy
Forum Guru Bersatu (FGB) Mamasa juga meminta ke pihak KPK RI datang ke Mamasa melakukan audit tunjangan–tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru karena dinilai pembayarannya tidak tepat waktu, karna sudah 2 tahun ini mengalami keterlambatan. Kami meminta kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa selaku bagian dari pengawasan. Jadi, kami berharap ke pihak DPRD mendesak pihak terkait agar segera menbayarkan tunjangan sertifikasi guru dan tamsil guru non sertifikasi dan gaji kontrak daerah yang sudah 20 bulan tidak pernah di bayarkan.
Fredy Pawan Forum Guru Bersatu (FGB) Fredy Pawan saat menyampaikan orasinya mempertanyakan, apakah selama ini pihak DPRD Kabupaten Mamasa tidak menemukan jeritan kami sebagai guru.
"Ini sudah memasuki triwulan baru, kami para guru hanya minta tolong merespon keluhan kami, kami butuh penjelasan dari Pemkab Mamasa terkait hak kami, tunjangan triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2023 dan tamsil guru non sertifikasi belum dibayarkan." tegas Fredy Pawan
Jupri Sambo Madika, S.Sos, salah satu anggota DPRD Kabupaten Mamasa memohon maaf kepada seluruh para guru, karena sampai saat ini belum mampu menperjuankan aspirasi bapak–ibu. Jujur, di saat bapak–ibu demonstrasi tahun kemarin, maka kami langsung menindaklanjuti dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan bersama Komisi 1 DPRD dan langsung memanggil Kepala Dinas Keuangan bersama Sekda Mamasa. Perlu bapak-ibu pahami bahwa lembaga DPRD, bukan lembaga eksekutor karena mengeksekusi itu adalah pihak eksekutif. kata Jupri
Saya melihat kebijakan pengelola keuangan kurang beres, karena sampai saat ini tunjangan kalian tidak di bayarkan. Setahu saya di DPRD Mamasa itu tidak pernah dibahas karena dana sertifikasi dan tamsil itu hanya numpang lewat di Keuangan Daerah. Tapi saya berjanji tuntutan bapak-ibu hari ini akan menjadi tuntutan kami. ucapnya ((*ZUL*))
