Policewatch-Lombok Tengah
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum di kalangan prajurit, Kodim 1620/Lombok Tengah bersama tim Hukum Kodam IX/Udayana telah menggelar penyuluhan hukum yang dihadiri oleh seluruh prajurit, PNS, dan Persit Kartika Chandra Kirana di Aula serbaguna Makodim. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum dalam kedinasan sebagai anggota TNI serta penerapan hukum di lingkungan keluarga besar TNI.
Dalam sambutannya, Dandim 1620/Loteng Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi setiap anggota, terutama dalam era digital saat ini di mana penggunaan media sosial harus bijak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dandim menegaskan bahwa setiap prajurit harus memperhatikan dan melaksanakan setiap materi hukum yang disampaikan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, satuan, dan institusi TNI.
Penyuluhan Hukum merupakan bagian dari kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan bagi seluruh anggota. Dandim menyatakan harapannya agar seluruh prajurit dapat lebih disiplin, mengetahui, memahami, menghayati, dan mematuhi hukum yang berlaku dalam lingkungan militer.
Ketua tim Wakakumdam IX/Udayana, Letkol Chk Rasmi Hauliam Lubis, menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan bagian integral dari pembinaan prajurit di satuan. Tujuannya adalah untuk membentuk mental, disiplin, dan jiwa Prajurit, PNS, dan Persit melalui penyampaian informasi hukum. Pemahaman yang kuat terhadap hukum dianggap sebagai pondasi dari disiplin yang kokoh dalam menjalankan tugas di TNI, khususnya TNI AD.
Upaya dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum secara terbuka dan terarah untuk menciptakan ketaatan dan kepatuhan hukum yang tinggi dalam dinas kemiliteran. Letkol Chk Rasmi Hauliam Lubis juga mengingatkan seluruh prajurit tentang pentingnya penerapan materi hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam bertugas dan berperilaku, serta untuk menjaga nama baik satuan dan institusi dengan tidak melakukan pelanggaran.
Mn
