policewatch.news, Subang,- Pemerintah pusat menganggarkan program badan usaha milik desa ( bumdes ) melalui dana desa guna terciptanya sistem usaha kecil menengah ( ukm ) di desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di setiap desa . Namun apa yang menjaði harapan pemerintah pusat ini selalu terabaikan dan tidak pernah di jalankan dengam bàik dàn benar.
Salah satu nya desa sukahurip kecamatan cijambe yang tidak jelas dalam pengelolaan anggara bumdes nya kemana larinya anggaràn tersebut , padahal mengacu juknis Budes itu wajib di jalan kan di setiap desa agar tercipta sistem usaha di setiap desa dengan membentuk kepengurusan secara transparan dàn berkesinambungan sehingga Bumdes bisa eksis di tengah masarakat desa dengàn penanggung jawab kepala desa dan BPD sebagài lebaga pengawas nya.
Niat mulia pemerintah pusat untuk mempeecepat pertumbuhan ekonomi di desa terkadang ridak di sudung oleh pemerintah desa seakan mengabaikan nya dàn tidak bertanggung jawab begitu juga pemeritah kecamatan cijambe melalui kasi PMD seharusnya melakukan bintek dan pengawasan secara berkelanjutan agar bumdes bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan tepat sasaran .
Dari informasi di lapangan Para pedagang dan petani mengaku tidak tau adanya Bumdes di desa sukahuŕip saya ga tau unjarnya ..
Faktanya memang benar di desa sukahuŕip tidak ada kantor Bumdes dan data pengurus nya siapa ? Salah sàtu aparatur desa pun mengaku tidak tau ada Bumdes ..mungkin mati suri pa sambil bercanda ....
Sementara itu Kades sukahuŕip Denny syetiawan saat mau di konfirmasi selalu tidàk ada di kantornya ,, saat di temui di rumah nya pun tidàk pernah nonggol seakan sengaja menghindar ada apa kades sukahuŕip ?? .
Besarnya anggaran dana Apedes desa sukahurip tidak menjamin kinerja kades lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan nya . Bahkan mulai terdengar isu isu miring terkait kinerjanya yang semàkin tidak jelas . *dipo / hnd*
