Policewatch-Lombok Tengah
Polemik terkait dugaan BPD Desa Bunut Baok "makan gaji buta" semakin memanas. Setelah viral di media sosial, sembilan BPD Desa Bunut Baok akhirnya menggelar diskusi terbuka dengan salah satu warga Desa Bunut baok pada Minggu malam (21/09/2023) di rumah BPD Dusun Paok Tawah. Diskusi yang dimulai setelah salat Isya' ini bertujuan untuk mengklarifikasi statmen yang beredar di masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Ketua BPD menyampaikan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa. Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan warga. Salah satu BPD perwakilan Dusun Begak, yang biasa disapa L Jhon, hanya menanyakan makna "makan gaji buta" yang ditujukan kepada mereka.
BPD perwakilan Dusun Grepek "Ramdan" menambahkan bahwa dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPEDES), mereka selalu berdiskusi dan mempelajari bersama dengan semua BPD kami Solid.katanya.
Ia juga menyatakan senang dengan kritikan yang muncul, karena hal tersebut menandakan kepedulian warga terhadap anggaran desa yang besar.
M Nurman, salah satu warga Desa Bunut Baok, mempertanyakan secara spesifik tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi anggaran desa. "Sesuai aturan, peran dan fungsi BPD sudah jelas. Apa saja yang diawasi dan apa jenisnya? Karena selama ini kami tidak tahu sebagai masyarakat," ujar M Nurman.
Ia juga meminta transparansi terkait pengawasan anggaran tahun 2023. "Kalo memang betul kami minta anggaran 2023 hasil pengawasan yang mana saja diawasi. Minta salinan RABEDES-nya, tunjukkan," tegas M Nurman.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua BPD menyatakan akan menyampaikan permintaan warga kepada Pemerintah Desa pada hari Rabu. Namun, saat M Nurman mencoba menghubungi Ketua BPD untuk menanyakan salinan RABEDES, ia justru mendapat jawaban bahwa salinan tersebut tidak dapat diberikan.
"Harus narasumber yang ke kantor desa. Artinya, kalau sudah Ketua BPD yang ada kewenangannya, apa lagi kami. Saya bingung, masak seorang Ketua BPD tidak ada salinannya? Ya wajarlah kami duga ada persekongkolan. Pertanyaan kami sudah jelas," ungkap M Nurman dengan nada kecewa.
Ketidaktransparanan informasi dan sikap Ketua BPD yang terkesan menghindar semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa BPD Desa Bunut Baok memang "makan gaji buta". Warga berharap agar Pemerintah Desa segera memberikan penjelasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran desa, serta menindaklanjuti tuntutan warga untuk mendapatkan salinan RABEDES.
Warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa. "Jangan sampai setelah ribut baru dilakukan audit. Kami mohon kepada pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan dan audit terhadap penggunaan anggaran desa," tegas M Nurman.
Desakan warga ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap dugaan penyelewengan anggaran desa. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan dan penggunaan anggaran desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Mn
