POLICEWATCH-Lahat
27/09/2024.Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lahat berkomitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Untuk mencapai tujuan ini, Dinsos Lahat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Lahat dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat (27/09/2024).
Koordinasi ini dilakukan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai berbasis data P3KE tahun anggaran 2024. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lahat, Sukma Frando, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Firmansyah, S.H., dan Tim JPN, mendampingi Dinsos Lahat dalam konsultasi tersebut.
"Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran bansos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat sasaran," ujar Sukma Frando. "Kami juga ingin mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara."
Dinsos Lahat berharap dengan melibatkan JPN dan BPKP dalam proses penyaluran bansos, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, sehingga bantuan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bambang MD
