Policewatch-Lombok Tengah
Masyarakat Desa Bunut Baok kembali mempertanyakan transparansi Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKBDES) tahun ini. Keluhan ini muncul karena hanya perangkat desa yang terlihat hadir dalam musyawarah tersebut.sementara wakil dari tokoh tokoh masyarakat lainnya tidak dapat undangan.
"Padahal, kami punya BPD dan kadus. Harusnya mereka yang menyampaikan hasil Musrenbangdes kepada kami, masyarakat, agar kami paham tentang penggunaan dana desa," ungkap salah satu warga Desa Bunut Baok. "Jangan cerita kepada masyarakat yang tidak tahu aturan," tambah warga lainnya.
Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat. "Seolah-olah DD (Dana Desa) ini hanya untuk perangkat desa, dan BPD hanya makan gaji buta," ujar warga.
Kami sebagai Masyarakat Desa Bunut Baok juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa. "Kami tidak pernah tahu apa saja yang direncanakan, sehingga timbul dugaan adanya dana fiktif," ujar warga.
Masyarakat Desa Bunut Baok mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk melibatkan mereka dalam proses audit dana desa. "Jangan sampai ada dugaan persengkokolan," tegas warga.
Terutama BPD Dusun Paok Tawah, diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan hasil Musrenbangdes kepada masyarakat dan memperjuangkan aspirasi warga dalam penggunaan dana desa.
Kami sebagai Masyarakat berharap agar Musrenbangdes kedepannya lebih transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Bunut Baok, sehingga pembangunan desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Mn
