Policewatch-Simalungun
Proyek pembangunan drainase rekonstruksi jalan Simpang Nagojor/Tanah Jawa - Jawa Maraja Bah Jambi di Kabupaten Simalungun kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang menelan anggaran Rp.11.979.847.760.00 dari Dana Bagi Hasil (DBH Sawit) tahun 2024 ini diduga dikerjakan asal-asalan, dengan banyaknya tambal sulam yang terlihat di berbagai titik.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. Karya Murni Perkasa dengan pengawasan dari Dinas PU-TR Kabupaten Simalungun ini sebelumnya telah mendapatkan sorotan serius dari masyarakat. Proses pengerjaan sempat dilakukan pembongkaran pasangan akibat tidak sesuai dengan KAK yang telah ditentukan. Namun, bukannya menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran, proses pengerjaan kembali menuai sorotan karena adanya tambal sulam yang mencolok.
Warga sekitar merasa kecewa dengan kualitas proyek yang dikerjakan. "Kontraktor hanya memikirkan untung banyak, namun kualitas buntung," keluh salah seorang warga. "Sungguh miris proyek pembangunan drainase rekonstruksi jalan milyaran rupiah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun ini," tambahnya.
Warga lainnya yang enggan disebutkan namanya juga menyatakan kekecewaannya. "Proyek ini ada tambal sulam, sedang pasangan baru saja kualitasnya kita sangsikan konon tambal sulam. Jangan pemborong untung besar kualitas buntung, padahal jalan sudah hampir 30 tahun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, begitu ada bangunan kok proyeknya asal-asalan," ungkapnya. Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut proyek ini.
Ketika dikonfirmasi terkait adanya tambal sulam pada proyek drainase jalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agus Intra Sinaga menyatakan bahwa pasangan lama yang masih kuat tidak dibongkar dan tidak dihitung. "Kita bayar sesuai volume yang dikerjakan. Saya rasa dimanapun ada seperti itu, kalau pasangan masih bagus untuk apa dibongkar," jawab Agus.
Namun, pernyataan Agus ini tidak memuaskan masyarakat yang menilai bahwa proyek ini dikerjakan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. Masyarakat berharap agar pihak terkait, khususnya Dinas PU-TR Kabupaten Simalungun, dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait proyek ini dan segera mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. APH juga diharapkan untuk segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek ini.
AS
