.
Policewatch-Lombok Tengah
Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, tidak hanya menyoroti konflik antara BPD dan Kades setempat, tetapi juga membuka mata warga desa lain, termasuk M. Nurman dari Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Seperti dikutip dalam pemberitaan media ntbupdate com 12/01/2025
Nurman secara terbuka mengapresiasi keberanian BPD Batu Jangkih yang meminta audit DD 2024 atas dugaan proyek yang belum selesai. Sikap proaktif BPD Batu Jangkih ini berbanding terbalik dengan kinerja BPD di desanya sendiri.
Nurman mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurang transparannya BPD Bunut Baok dalam pengelolaan DD. Ia mengingatkan kasus Batu Jangkih sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan dana desa. "Di Batu Jangkih, BPD-nya berani bertindak. Di sini (Bunut Baok), kami ragu ada keberanian untuk melakukan hal yang sama," ujar Nurman.
Nurman menambahkan bahwa ketidakjelasan dalam penggunaan DD di desanya menimbulkan kecurigaan di kalangan warga. Ia mengingatkan potensi "kongkalikong" antara oknum BPD dan Kades, seperti yang dicurigai terjadi di beberapa desa lain.
Nurman mengajak warga Bunut Baok untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan DD dan menuntut transparansi dari pemerintah desa.
Kasus Batu Jangkih menjadi refleksi bagi pemerintah daerah Lombok Tengah untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Desakan audit di Desa Batu Jangkih juga menjadi momentum bagi desa-desa lain untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran BPD sebagai representasi warga dalam mengawasi penggunaan dana desa sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.