POLICEWATCH.NEWS - LAHAT - Hari ini Rabu 22 Januari 2025 pihak penyidik Kejari Lahat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kades Se Kabupaten Lahat, terpantau policeatch.news ada kades Lebak Budi, kades Padang Baru, Kades Perangai baru keluar dari kantor Kejari Lahat.
Puluhan mobil kepala desa penuh parkir di halaman kantor Kejari Lahat, untuk penuhi panggilan perkara Kejari Lahat, hingga parkir di luar halaman,
Salah satu sumber mengatakan kepada wartawan ada kades Lebak Budi Merapi Barat, ia ketemu saat mendampingi istrinya keluar dari kantor Kejari Lahat,
Kasi Pidsus Kejari Lahat bapak Fadli saat akan ditemui wartawan masih melakukan pemeriksaan belum bisa ditemui.
Hingga berita ini di publish belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari Lahat
Berita sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Sumatera Selatan memeriksa 8 orang saksi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023. Secara bertahap, tim jaksa penyidik juga berencana bakal meminta keterangan dari seluruh kepala desa se-Kabupaten Lahat.
Pada pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 9 Januari 2025, tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lahat memeriksa delapan orang saksi.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 79 orang saksi.
Selain pemeriksaan saksi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Toto Roedianto,Ssos.SH.MH melalui Kasi Intel Zit Muttaqin, mengatakan Kejari Lahat pada hari yang sama juga menerima uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp50,52 juta.
Kegiatan pemeriksaan para saksi merupakan rangkaian proses pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik guna membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan pihak yang paling bertanggungjawab pada kegiatan tersebut.
Penyidikan perkara ini sebagai bentuk upaya dari Kajari Lahat beserta jajaran untuk bukan hanya memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Lahat namun juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Diketahui Kejari Lahat tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembuatan Peta Desa yang melibatkan 240 desa dengan sumber dana APBD tahun anggaran 2023 senilai Rp 12 miliar. Dalam program itu, setiap desa memperoleh dana proyek senilai Rp35 juta.
Penyidikan ini dilatarbelakangi oleh temuan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Kejari Lahat telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ada kades diminta keterangan datangi kantor Kejari Lahat.
Jurnalis: Bambang
