Policewatch-Lombok Tengah.
Kecurigaan atas penyalahgunaan dana desa di Desa Bunut Baok, Lombok Tengah, NTB, mencapai puncaknya. Warga desa geram atas dugaan korupsi yang melibatkan oknum pemerintahan desa. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa selama beberapa tahun terakhir memicu kemarahan dan tuntutan agar kasus ini diusut tuntas.
M. Nurman, perwakilan warga, mengungkapkan beberapa kejanggalan yang ditemukan. Pertama, dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp 316.700.000 yang dialokasikan dari tahun 2018 hingga 2021, jejaknya tak terlacak. Rinciannya: Rp 117.700.000 (2018), Rp 149.000.000 (2019), dan Rp 50.000.000 (2021). "Ke mana dana tersebut mengalir? Mengapa tidak transparan?" tanya M. Nurman dengan nada kecewa.
Kedua, proyek penerangan jalan umum desa tahun 2020 yang menelan biaya Rp 246.044.000 juga dipertanyakan. Warga hanya menemukan lima unit penerangan jalan yang terpasang, dan lokasi pemasangannya pun tidak diketahui. "Kami tidak menemukan keberadaan penerangan jalan tersebut," tegas M. Nurman.
Ketiga, dana pembinaan kelompok kesenian dan kebudayaan tingkat desa tahun 2021 sebesar Rp 16.225.000 juga menjadi sorotan. Kelompok kesenian di Dusun Grepek menyatakan tidak pernah menerima bantuan perlengkapan senilai Rp 8.350.000, dan bantuan tunai sebesar Rp 7.875.000 juga tidak pernah diterima.
Dugaan korupsi ini diperkuat oleh temuan Inspektorat tahun 2023 yang menemukan dugaan penyimpangan dana pembinaan kesenian sekitar Rp 20.400.000.
Warga Desa Bunut Baok menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas dugaan korupsi ini, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Warga berharap agar oknum yang terlibat dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Mamen"
