Policewatch-Lombok Tengah.
Praya, 14 Maret 2025 Gempar! Dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan mengguncang dunia pendidikan di Lombok Tengah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Kejari Loteng) kini tengah mengusut tuntas kasus ini yang melibatkan lima Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): PKBM A, PKBM B, PKBM C, PKBM D, dan PKBM E. Potensi kerugian negara yang signifikan dan dampaknya terhadap akses pendidikan masyarakat membuat kasus ini menjadi sorotan utama.
Kejari Loteng telah mengambil langkah tegas dengan memanggil perwakilan dari salah satu PKBM untuk dimintai klarifikasi dan diminta menyerahkan seluruh dokumen terkait pengelolaan dana BOP tahun ajaran 2021/2022 dan 2023/2024. Surat Panggilan Klarifikasi Nomor 81217/N.2.11/Fd.1/03/2025, yang dikeluarkan pada 10 Maret 2025, menjadi bukti keseriusan Kejari dalam mengungkap kasus ini.
Laporan awal yang diajukan oleh Badan Advokasi Rakyat Indonesia (BARINDO) telah menjadi pemicu utama pengusutan ini. BARINDO, yang selama ini aktif dalam mengawal kasus-kasus korupsi, mencurigai adanya aktor intelektual di balik kasus ini. Kecurigaan tersebut didasarkan pada temuan kesamaan modus operandi dan tahun kejadian di kelima PKBM yang dilaporkan. Mahrup, Sekjen BARINDO, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab.
Kasus ini bukan hanya sekadar masalah keuangan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan di Lombok Tengah. Potensi kerugian negara yang besar dan terganggunya akses pendidikan bagi masyarakat menjadi ancaman serius yang harus segera diatasi. Kejari Loteng berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
.Jurnalis
Mamen "
